MALAM KENAL PAMIT KAPOLRES KAPUAS DARI AKBP HENDRA ROCHMAWAN,S.IK,MH. KEPADA AKBP JUKIMAN SITUMORANG,MH.
HADIR : KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS YANG DIWAKILI OLEH ISNANDAR S. NASUTION,SH.,MH., BUPATI KUALA KAPUAS, WAKIL BUPATI KAPUAS, SEKDA KAPUAS, KEJARI KAPUAS, DANDIM, PIMPINAN BUMN/SWASTA SEKAPUAS dll
Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 4 April 2015, bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Kuala Kapuas dilaksanakan Sidang Luar Biasa dalam rangka Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Sdri. MARIATUL KHIFTIAH sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan dihadiri juga oleh Para Bapak dan Ibu Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh Pajabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
Pada tanggal 4 Maret 2016 dilaksanakan Sidang Luar biasa di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam acara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Srd. DEDTRAN NATALIA MARSETYO Dan Sdr. UBAIDILLAH sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Bapak UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, SH., MH dihari oleh Para Hakim serta Seluruh Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
Pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Wakil Bupati Kabupaten Kapuas datang ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam rangka silaturahmi antara Wakil Bupati Bapak MUHAJIRIN Ir. H. MUHAJIRIN, MP dengan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Bapak UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, SH., MH.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Pelayanan Umum,
Pelayanan Pidana,
Pelayanan Perdata,
Pelayanan Hukum,
Pelayanan e-Court,
Pelayanan eBerpadu,
Pelayanan Inzage dan
Pelayanan Khusus Difabel