Di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 dilaksanakan rapat tinjauan manajemen dengan Bapak Dr. H. Kresna Menon, SH. M.Hum (Wakil Ketua Pengadialn Tinggi Palangka Raya) dan Bapak Tony Pribadi, SH. MH (Hakim Tinggi Palangka Raya). Dalam rapat ini Bapak WKPT Palangka Raya memberikan arahan dan pemantapan untuk persiapan audit eksternal dari Tim Akreditasi Badan Peradilan Umum.
Rabu tanggal 05 Oktober 2016 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dilaksanakan rapat tinjauan manajemen dengan agenda pembahasan tentang tindak lanjut dalam persiapan akreditasi yang sedang berjalan. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengharapkan Hakim-Hakim, Karyawan dan Karyawati Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk selalu menjaga kebersihan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena merupakan suatu penilaian dalam akreditasi. Rapat ini juga membahas tentang LHKPN, dimana penyelenggara negara di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas harus membuat LHKPN dan mengirimkannya segera.
Dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tertanggal 30 Mei 2016 Nomor : W16-U/0751/PS/V/2016 Menugaskan kepada Bapak H. ARIF SURATMAN, SH., MH (Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya), Bapak JONNY SITOHANG, SH., MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk melakukan Pembinaan Ke Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.
Pontianak – Humas : “Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 214 / KMA / SK / XII / 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung. 9 tahapan itu antara lain :
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Pelayanan Umum,
Pelayanan Pidana,
Pelayanan Perdata,
Pelayanan Hukum,
Pelayanan e-Court,
Pelayanan eBerpadu,
Pelayanan Inzage dan
Pelayanan Khusus Difabel