Kuala Kapuas, Menindaklanjuti Surat Edaran Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Nasional Nomor : SE - 12/KU/IX/ 2018 tentang HUT ke - 47 KORPRI Tahun 2018. Bertempat di halaman depan Gedung Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, Kamis tanggal 29 November 2018 tepat pada pukul 08.00 WIB telah dilaksanakan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI Ke 47 Tahun 2018.
Kuala Kapuas, Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. 1374/SEK/HM.01.2/11/2018 tanggal 08 November 2018, tentang Upacara Bendera Peringatan Hari Pahlawan Ke – 73 Tahun 2018. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Bertempat di halaman Kantor, tepat pukul 08.00 WIB, seluruh warga Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang terdiri dari para Hakim, Pegawai dan Honorer melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Pahlawan dengan tema “Jadilah Pahlawan Masa Kini Yang Memiliki Kepedulian Terhadap Sesama”.
Hari ini, Senin (29/10/2018), Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II menggelar upacara untuk peringati Hari Sumpah Pemuda ke-90 di Halaman Kantor Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.
Jum’at, 05 Oktober 2018 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Dharmayukti Karini Cabang Kuala Kapuas merayakan hari jadi ke XVI. Pada hari jadinya tahun ini Dharmayukti Karini mengusung tema Melalui Hari Ulang Tahun ke XVI Dharmayukti Karini Menghidupkan Kembali Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Alat untuk Meningkatkan Kualitas Diri.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Pelayanan Umum,
Pelayanan Pidana,
Pelayanan Perdata,
Pelayanan Hukum,
Pelayanan e-Court,
Pelayanan eBerpadu,
Pelayanan Inzage dan
Pelayanan Khusus Difabel