MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

Jl. Tambun Bungai No. 55 Kuala Kapuas Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Telp/Fax. 0513-21275
Email: 

 

 

 

 


  • slide_1
  • Permohonan Surat Keterangan

    Anda membutuhkan permohonan surat keterangan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas? Caranya cukup mudah silahkan ajukan permohonan pada eraterang, klik tombol dibawah ini
    Eraterang
    slide_2
  • eCOURT

    Kini pendaftaran perkara, Pembayaran Panjar Biaya Perkara, hingga pemanggilan pihak berperkara pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat dilakukan secara online. Anda cukup menekan tombol dibawah ini
    eCOURT
    slide_3
  • eBERPADU

    Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
    eberpadu
    slide_4
  • Zona Integritas

    Dokumen Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
    Zona Integritas
    slide_6

 

 

Buka Puasa Bersama

Kuala Kapuas, 04 Maret 2026 Keluarga Besar Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengadakan Kegiatan Buka Puasa Bersama bertempat ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh keluarga Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

Pembinaan oleh Badan Peradilan Umum

Kuala Kapuas, 03 Maret 2026 Bapak Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengikuti acara Pembinaan dari Bapak DIRJEND BADILUM secara Daring Zoom Meting bertempat ruang Media Center Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Adapun materi yang diberikan mengenai Penegakan Kode Etik, Kedisiplinan dan Integritas Bagi Ketua dan Panitera Pengadilan,tujuannya meningkatkan pemahaman Ketua dan Panitera mengenai Kode etik Hakim dan Panitera serta pentingnya penerapannya dalam tugas sehari-hari, memperkuat kesadaran tentang pentingnya kedisiplinan kerja dalam menjalankan tugas peradilan, membangun dan memelihara Integritas yang tinggi dalam diri setiap aparat peradilan, memberikan pemahaman mengenai sanksi dan konsekuensi atas pelanggaran kode etik dan disiplin kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, mewujudkan peradilan yang bersih,transparan dan akuntabel. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Sarasehan Interaktif (Perisai Badilum) episode 14

Kuala Kapuas, 13 Februari 2026 Ibu Wakil, Para Hakim dan Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengikuti acara Pertemuan Rutin Sarasehan Interaktif ( Perisai Badilum ) Episode 14 yang dilaksanakan secara Daring Zoom Meting bertempat dimedia Center Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan topik : Hukum Pembuktian dalam Perspektif KUHP Baru, dengan Narasumber YM.Sutarjo, S.H.,M.H, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Dr. Fahrizal Afandi, S.Psi., S.H, Ahli Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

  • BERITA MARI
  • BERITA BADILUM
  • BERITA PT PALANGKARAYA

  • PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  • DAFTAR PERKARA
  • PROSEDUR BANTUAN HUKUM

Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi

TypographySebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut. .

Selengkapnya

SIPP [Sistem Informasi Penelusuran Perkara]

TypographyBerdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.


Selengkapnya

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

TypographyMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..


Selengkapnya

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PELAYANAN PTSP

Pelayanan Umum,
Pelayanan Pidana,
Pelayanan Perdata,
Pelayanan Hukum,
Pelayanan e-Court,
Pelayanan eBerpadu,
Pelayanan Inzage dan
Pelayanan Khusus Difabel

 

VIDEO PEMBANGUNAN ZI

 

PROFIL PTSP

 

PELAYANAN PENGADILAN

 

SOSIAL MEDIA

joomla social media module
Copyright ©2016 | Pengadilan Negeri Kuala Kapuas | Mahkamah Agung RI