TUGAS DAN FUNGSI PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

A.

Tugas

 

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menjadi kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

B.

Fungsi

 

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II antara lain :

 

  1.  

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

 

  1.  

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

 

  1.  

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

 

  1.  

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

 

  1.  

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksanan, dan keuangan / umum/perlengakapan).

 

  1.  

Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

 

KETUA PENGADILAN NEGERI

Tugas Pokok dan Fungsi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

 

  1.  

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

 

  1.  

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

 

  1.  

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

 

  1.  

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

 

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI

Tugas Pokok dan Fungsi dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

 

  1.  

Membantu Ketua dalam merencanakan program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta pengorganisasiannya.

 

  1.  

Mewakili Ketua bila berhalangan.

 

  1.  

Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

 

  1.  

Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

 

  1.  

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Khusus, Pra-Peradilan, Perkara Lalu Lintas, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

 

  1.  

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Perdata Gugatan Sederhana, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

 

  1.  

Melaksanakan penunjukan sebagai Hakim Mediator.

 

  1.  

Melaksanakan penunjukan sebagai Fasilitator Diversi.

 

HAKIM

Tugas Pokok dan Fungsi dari Hakim Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

 

  1.  

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Pidana Cepat, Pidana Khusus, Pra-Peradilan, Perkara Lalu Lintas, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

 

  1.  

Menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan, Perdata Permohonan, Perdata Gugatan Sederhana, Permohonan PK sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

 

  1.  

Melaksanakan penunjukan sebagai Hakim Mediator.

 

  1.  

Melaksanakan penunjukan sebagai Fasilitator Diversi.

 

  1.  

Melaksanakan pengawasan bidang sesuai SK KPN.

 

  1.  

Melaporkan hasil pengawasan bidang kepada koordinator pengawas bidang.

 

  1.  

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

 

PANITERA

Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera menyelenggarakan fungsi :

 

  1.  

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.

 

  1.  

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

 

  1.  

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

 

  1.  

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

 

  1.  

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.

 

  1.  

Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.

 

  1.  

Pelaksanaan mediasi.

 

  1.  

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. dan

 

  1.  

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

 

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

 

  1.  

Membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya.

 

  1.  

Melaksanakan pengurusan tata persuratan kearsipan dinamis sebagai Pimpinan Tata Usaha unit Pengolah di lingkungan sekretariat.

 

  1.  

Membina, mengawasi dan menertibkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi umum (sekretariat), dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang meliputi :

  • Administrasi kepegawaian.
  • Administrasi keuangan (selain uang biaya perkara dan titipan pihak ketiga).
  • Administrasi surat-menyurat, perlengkapan, rumahtangga dan perpustakaan.

 

  1.  

Mengatur Standing Order Kepala Urusan dan staf dilingkungan sekretariat dalam hal pejabat atau pegawai yang bersangkutan berhalangan sementara.

 

PANITERA MUDA PERDATA

Tugas Pokok dan Fungsi dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

 

    1.  

Melaksanakan Administrasi Perkara, Mempersiapkan Persidangan Perkara, Menyimpan Berkas Perkara Yang Masih Berjalan Dan Urusan Lain Yang Berhubungan Dengan Masalah Perkara Perdata.

 

    1.  

Memberi Nomor Register Pada Setiap Perkara Yang Diterima Dikepaniteraan Perdata.

 

    1.  

Mencatat Setiap Perkara Yang Diterima Kedalam Buku Daftar Disertai Catatan Singkat Tentang Isinya.

 

    1.  

Menyerahkan Salinan Putusan Kepada Para Pihak Yang Berperkara Bila Memintanya.

 

    1.  

Menyiapkan Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding,Kasasi Atau Peninjauan Kembali.

 

    1.  

Menyerahkan Arsip Berkas Perkara Kepada Panitera Muda Hukum.

 

    1.  

Menerima Permohonan, Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, Permohonan Eksekusi.

 

    1.  

Menerima Permohonan Perlawanan Yang Merupakan Verzet Terhadap Putusan Verstek., tidak Didaftar Sebagai Perkara Baru.

 

    1.  

Menerima Permohonan Perlawanan Pihak Ke-III (Derden verzet) Didaftarkan Sebagai Perkara Baru Dalam Gugatan.

 

    1.  

Memberikan Paraf dan tanggal pada setiap perkara yang sudah diminutasi oleh Panitera Pengganti.

 

PANITERA MUDA PIDANA

Tugas Pokok dan Fungsi dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

 

  1.  

Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.

 

  1.  

Pelaksanaan registrasi perkara pidana.

 

  1.  

Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.

 

  1.  

Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan.

 

  1.  

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.

 

  1.  

Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.

 

  1.  

Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.

 

  1.  

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.

 

  1.  

Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.

 

  1.  

Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

 

  1.  

Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung.

 

  1.  

Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa.

 

  1.  

Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

 

  1.  

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

  1.  

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum.

 

  1.  

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. Dan

 

  1.  

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera

 

PANITERA MUDA HUKUM

Tugas Pokok dan Fungsi dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

 

  1.  

Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.

 

  1.  

Mengkoordinir dan membagi tugas serta melakukan pengawasan melekat atas semua tugas staf di kepaniteraan Hukum.

 

  1.  

Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat dan mengetik berita acara persidangan, mengetik petikan putusan dan menandatanganinya.

 

  1.  

Minutering perkara perdata dan pidana.

 

  1.  

Mengkonsep / membuat jawaban surat yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum sesuai disposisi, petunjuk dan arahan Pimpinan.

 

  1.  

Meneliti surat-surat keluar yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan.

 

  1.  

Meneliti Laporan Bulanan,empat bulanan, enam bulanan dan tahunan sebelum dimintakan tanda tangan kepada Pimpinan.

 

  1.  

Mendisposisi surat-surat masuk yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum.

 

  1.  

Mengkoordinir Penyusunan Pengarsipan Perkara In Aktif.

 

  1.  

Menyediakan dan melayani serta kontrol meja informasi dan pengaduan.

 

  1.  

Menyediakan sarana dan prasarana serta mengontrol dan menerima laporan dari kegiatan Pos Bakum.

 

  1.  

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan.

 

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

Sub bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Adapun rincian tugas pokok dam fungsinya sebagai berikut :

 

  1.  

Menyusun RKA-KL dan membahas usulan revisi kegiatan dan anggaran (DIPA) serta penyiapan bahan usulan APBNP bersama dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen.

 

  1.  

Operator Aplikasi RKA-KL.

 

  1.  

Mengkoordinir,Menginventarisir segala kebutuhan masing-masing bidang dalam hal penganggaran:

 

  1.  

Mengkoordinir Penyusunan Laporan Tahunan, IKU (Indikator Kinerja Utama),Reviu IKU, Renstra (Rencana Strategis),Reviu Renstra, RKT Rencana Kinerja Tahunan), PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP.

 

  1.  

Mengkoordinir Penyusunan Laporan Keuangan.

 

  1.  

Mengelola,Menyetor PNBP,membuat pembukuan PNBP dan Mengisinya pada Aplikasi SIMARI dan Simponi PNBP.

 

  1.  

Mengisi Realisasi anggaran pada Website Badilum.

 

  1.  

Mengkoordinir Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu.

 

  1.  

Monitoring kelancaran akses internet dan jaringan serta membantu pimpinan dalam pengembangan aplikasi untuk wewujudkan Pengadilan yang Modern berbasiskan IT.

 

  1.  

Memantau pelaksanaan tugas IT sebagai fasilitator SIPP, baik Update versi terbaru,database,singkronisasi,penambahan User dan referensi, problem solving dalam pengaplikasian SIPP, pengelolaan Website, server dan jaringan Internet

 

  1.  

Mengisi monitoring rencana kinerja .

 

  1.  

Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah atasan.

 

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. Adapun rincian tugas pokok dam fungsinya sebagai berikut:

 

  1.  

Menyusun dan mengarsipkan DUK, Bezzetting serta data kepegawaian lainnya.

 

  1.  

Mengkoordinir kegiatan upacara penyumpahan dan pelantikan jabatan.

Menerima, menyusun dan menyelesaikan seluruh berkas urusan kepegawaian PN Kuala Kapuas Kelas II.

 

  1.  

Memproses usulan PNS, kenaikan pangkat pejabat, mutasi/promosi pegawai PN Kuala Kapuas Kelas II.

 

  1.  

Memproses usul permohonan KARPEG, KARIS/KARSU, ASKES dan Kartu Identitas kepegawaian lainnya.

 

  1.  

Memproses usul cuti.

Memproses surat tugas kedinasan.

 

  1.  

Memproses kenaikan gaji berkala.

 

  1.  

Menyiapkan absen hadir dan pulang.

 

  1.  

Merekap absensi tiap akhir bulan.

 

  1.  

Melaksanakan penataan administrasi dan file kepegawaian serta menyiapkan arsip surat/berkas kepegawaian.

 

  1.  

Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan.

 

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan. Adapun rincian tugas pokok dam fungsinya sebagai berikut :

 

  1.  

Mengarahkan, memantau dan mengawasi tugas keseharian staf sub bagian umum dan keuangan.

 

  1.  

Memeriksa dan mengoreksi pekerjaan yang berhubungan dengan bidang administrasi umum dan keuangan.

 

  1.  

Meyimpan dan menata usahakan pertanggung jawaban perbendaharaan.

 

  1.  

Mengkoordinasikan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor.

 

  1.  

Menginput dan mengelola Aplikasi SIMAK BMN.

 

  1.  

Merekonisiliasi data BMN melalui Aplikasi SIMAN.

 

  1.  

Membuat berita acara rekonsiliasi internal SIMAK BMN dan SAIBA.

 

  1.  

Mengelola Aplikasi SIMANTAP.

 

  1.  

Mengelola pendistribusian ATK dan menginput Aplikasi Persediaan.

 

  1.  

Membuat berita acara opname fisik persediaan.

 

  1.  

Meneliti dan menguji tagihan yang diajukan PPK.

 

  1.  

Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

 

PANITERA PENGGANTI

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi :

 

  1.  

Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan.

 

  1.  

Pelaksanaan pencatatan proses persidangan.

 

  1.  

Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan.

 

  1.  

Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan.

 

  1.  

Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi. dan

 

  1.  

Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

 

JURUSITA

Jabatan Fungsional Jurusita mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Jurusita menyelenggarakan fungsi :

 

  1.  

Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak.

 

  1.  

Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.

 

  1.  

Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi.

 

  1.  

Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara. Dan

 

  1.  

Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.