Kuala Kapuas,23 Juni 2021. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya. Serta Surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16.U/680/OT.01.2/4/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Dimana Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya menunjukkan :
1. Informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Nilai akuntabilitas kinerja instansi.
3. Saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.


Dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II maka Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.